Ada audiens yang bertanya, dimana perkebunan kelapa sawit akan dibangun lagi kalau tidak boleh menebang hutan. Jika memang ada tanah-tanah marginal, apakah ada datanya?

Yup, kondisi perdagangan biofuel dunia digambarkan sangat potensial. Tidak hanya Eropa, berbagai negara di Asiapun sudah mengambil langkah untuk mengembangkan biofuel. Ekpansi menjadi kepastian dan akan semakin banyak lahan yang siap disulap menjadi perkebunan.

Kelapa sawit menjadi paling menarik karena dalam luasan yang sama, kelapa sawit bisa menghasilkan biodiesel yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lain bahkan jarak. Data terakhir sudah memperlihatkan kalau Indonesia sudah mengalahkan produksi CPO Malaysia.

Sertifikasi mungkin bisa menekan produsen kelapa sawit supaya tidak menggunakan kawasan hutan untuk membuat perkebunan baru. Tapi, kalau kita ingat kasus suap anggota DPR yang terkait alih fungsi hutan lindung, masalahnya mungkin bisa menjadi lebih kompleks. Sesuatu yang tampaknya legal di Indonesia bisa dilahirkan dari proses yang illegal.

Kembali ke audiens yang sedang bertanya. Si audiens bertanya pada sesi persoalan deforestasi yang mengemuka. Sudah jelas, deforestasi menjadi kotributor utama dalam emisi karbon, yang kalau dihitung-hitung katanya bisa mencapai seperlima dari emisi total dunia. Dengan hitungan demikian, Indonesia berhak menduduki peringkat ketiga negara yang menyumbang emisi terbesar, setelah Amerika dan China.

Kata Pak Daniel, senior scientis CIFOR, deforestasi disebabkan secara langsung hanya tiga hal, yakni (1) ekspansi lahan pertanian (2) ekstraksi kayu dan (3) pembangunan infrastruktur, misalnya jalan. Penyebab kedua bisa karena pembalakan liar dan praktik pembalakan (legal) yang buruk.

Nah, kalau penyebab pertama pasti sudah jelas. Dalam seminar yang selalu menyinggung biofuel itu, ekspansi lahan pertanian yang sangat relevan di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit. Seorang audiens yang lain juga menyinggung ekspansi kebun tebu untuk etanol yang mengancam hutan Amazon Brazil.

Si audiens akhirnya mendapat jawaban. “Jangan khawatir”, kira-kira itulah inti jawaban dari salah seorang narasumber Departemen Kehutanan. Indonesia masih memiliki hutan-hutan yang dicadangkan untuk konversi.

Hmm..Inilah bedanya. Satu pihak membicarakan deforestasi tanpa melihat bagaimana peruntukan legal hutan tersebut. Sementara yang lain membicarakan peruntukan legal kawasan tanpa melihat bagaimana fungsi ekosistem hutan yang bersangkutan.

Anda pilih yang mana?~