SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian dulu dikenal sebagai SKKB, surat yang menerangkan kalau seseorang itu berkelakuan baik. Barangkali istilah kelakuan baik kurang begitu pas, lalu diganti saja dengan catatan kepolisian. Yang jelas banyak instansi yang mensyaratkan surat tersebut, salah satunya ya untuk pendaftaran CPNS. Maklumlah, sekarang kan lagi banyak lowongan CPNS.
Seumur-umur baru kali ini ikut ngurusin buat SKCK, itupun karena nemenin istri. Begini caranya:
- Membuat Surat Pengantar dari pak RT dan RW sesuai dengan KTP yang kita punya. Kalau tinggal di kompleks, kadangkala Pak RT atau Pak RW sulit ditemui, maka ada kelurahan yang hanya mensyaratkan salah satunya saja. Biaya = Rp 0,-
- Datang ke kantor kelurahan untuk dibuatkan surat keterangan yang harus diketahui Pak Camat. Waktunya tidak lama, biasanya bisa ditunggu. Biaya = Rp 0,- (ketika staf kelurahan ditanya, mereka menjawab “Se-ikhlasnya”)
- Datang ke kantor kecamatan untuk meminta cap dan tandatangan persetujuan. Di sini juga tidak lama, asal tidak antri saja. Biaya = Rp 0,-
- Datang ke polres (Bogor di Kedunghalang), ada bagian khusus yang menangani pembuatan SKCK. Di polres, pemohon SKCK akan diminta untuk:
- Mengisi formulir
- Menyerahkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang sudah dicap kantor camat
- Menyerahkan pasfoto berwarna 4×6, dua lembar
- Diambil sidik jarinya
- Proses pembuatan di polres biasanya sehari, dan mereka juga menyediakan layanan legalisir maksimal 5 lembar. Oia untuk pembuatan SKCK di polres hanya diminta membayar 10ribu rupiah untuk pengambilan sidik jari. Sementara untuk fotocopy legalisir, kita bisa fotocopy sendiri di kios sebelah polres.
Buat kamu yang males ngantri atau ribet dengan urusan birokrasi, bikin SKCK mungkin membosankan. Membayangkan kalau sistem komputer polisi sudah terintegrasi laiknya bank, maka bikin SKCK bisa dimana saja dan ga usah pake surat keterangan dari kelurahan. Apalagi diketahui oleh kecamatan. Dengan sistem komputer yang baik, maka tidak hanya catatan kriminal, database sidik jari dan foto juga bisa disimpan dan diakses dari seluruh polres di Indonesia. Suatu saat, kita bisa minta SKCK atau perpanjangan SIM dengan hanya mengunjungi situs Police E-service (layanan online kepolisian).
Tapi, kapan ya bisa seperti ini?
terimakasih informasinya, semoga bisa saya coba di tempat saya
info yang menarik dan bagus, sipppppppppp, oh ya pak iip piyan dari kalsel kah? maap kalo salah
Pingback: Rekrut CPNS 2010, Walikota Bogor Jamin Tidak Ada Titip-Menitip | Info Penerimaan CPNS
Hi Julie-Anne, Yes that’s clearer. I got cfeuosnd as the description under 6-0710 Travel & Accom lead me to believe that ONLY away from home travel and accom was included in this line. Admittedly I was already biased towards that idea, as in our current CoA, Travel & Accom does mean only away from home, and Transport means local. It might be worth mentioning the word local’ in the SCoA description for future readers.And on to another question, similar in nature to the above. We currently have one expense account coded telephone & fax . We run a 1800 information line as part of our service delivery. Our funding body allows us to count the cost of the 1800 number as service delivery’. We use job codes (MYOB) rather than account codes to distinguish costs associated with our various service delivery areas, even if they are covered by the 1 funding stream. If we were to move completely to the SCoA, I’m guessing we’d have to make another exception, firstly by splitting the phone bill by expense accounts, and then by either putting the 1800 number into the Client Support’ codes (not my favorite option I like to easily see how much money we’re spending on telephone as a whole) or by keeping it together with the other telephone account codes, but noting in our funding body reports that it’s actually service delivery. Am I on the right track with this? There are other traditionally non client’ aspects of our service that fall into the same boat.Thanks for your help!